.      

Corel Spanduk Harlah Pancasila 2019

 

1. Pemohon mendaftar permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahap persidangan:
  a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
b. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).
4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
  a. Pemohonan dikabulkan; Apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut.
b. Permohonan ditolak; Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut.
c. Permohonan tidak diterima; Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
5. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
  a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
d. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

 

Berita Terbaru

Berita PA. Blora

TV Peradilan

Aplikasi Pendukung

pengaduan simari komdanas sipp direktori putusan 
SIKEP ABS Badilag LPSE JDIH Perpustakaan

Selamat Datang

wakil

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-B Blora

Selamat datang di website kami, semoga website ini dapat mendukung untuk tercapainya modernisasi pengadilan di Indonesia.

Aplikasi Sianida

sianida

Informasi Publik Online

e ppid

 

  • 13062090hukum_acara_perdata_4.jpg
  • 13062114seputar_persidangan_5.jpg
  • 13062173seputar_persidangan.jpg
  • 13062181hukum_acara_pidana_4.jpg
  • 13062195seputar_persidangan_2.jpg
  • 13062222hukum_acara_perdata_2.jpg
  • 13062279standar_minimum.jpg
  • 13062324hukum_acara_perdata_5.jpg
  • 13062328jika_suami_tak_mau_ikrar_talak.jpg
  • 13062343proses_penceraian_dipengadilan_1.jpg
  • 13062418hukum_acara_pidana_5.jpg
  • 13062445hukum_acara_pidana_1.jpg
  • 13062468proses_penceraian_dipengadilan_2.jpg
  • 13062514hukum_acara_pidana_2.jpg
  • 13062518proses_penceraian_dipengadilan_3.jpg
  • 13062527seputar_persidangan_3.jpg
  • 13062527sms_cabul.jpg
  • 13062582seputar_persidangan_4.jpg
  • 13062588penyitaan_dalam_hukum_perdata_3.jpg
  • 13062643suami_meninggalkan_keluarga_tanpa_kabar.jpg

PPID Online

ppid

Tabayun Online

Agenda Pimpinan

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Laporan Reformasi Birokrasi

RB 2016

Jam Kerja & Pelayanan

Link Terkait

MA

Badilag

Badilum

PTASemarang

 

SIPP MA-RI

Jumlah Pengunjung

792328
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
804
2032
3468
0
3468
732916
792328

Your IP: 100.25.43.188
2019-11-15 08:56

e court