.      

Berita Duka

dukacita 20201127

banner posbakum

A. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan bahwa ada tiga ruang lingkup pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yakni layanan pembebasan biaya perkara2, sidang di luar gedung pengadilan3  dan Posbakum di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum pada pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Layanan ini dilakukan oleh petugas Posbakum4 yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan5 yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama.

B. Dasar Hukum Posbakum di Peradilan Agama

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan tiga pasal terkait hal ini, yakni pasal 28D ayat (1)6, pasal 28G ayat (1)7 dan pasal 28H ayat (2)8. Selanjutnya pada Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)9  dan Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)10  di bagian 6 tercantum aturan izin berperkara tanpa biaya.

Selain itu terdapat pula beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab VI pasal 22 mengatur mengenai bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat.11 Kedua, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XI mengenai bantuan hukum pasal 56 dan 57 12. Ketiga, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 60B dan 60C.13 Keempat, Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman juga mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Indonesia yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya14 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 10 Tahun 2010, tentang Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Selanjutnya berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2014 tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) mengeluarkan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 0508.A/Dja/Hk.00/III/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi  Masyarakat Miskin di Pengadilan.

C. Mekanisme Layanan Posbakum Pengadilan

Berdasarkan Perma No.1 tahun 2014 Dan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, terdapat enam mekanisme pelaksanaan layanan posbakum yaitu:

1. Syarat Penerima layanan di Posbakum Pengadilan

Penerima jasa layanan dari Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses  pada  informasi  dan  konsultasi  hukum.  Ketidakmampuan  tersebut dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)15   atau  Surat  Keterangan Tunjangan Sosial16  atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin17  atau juga surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat18.

2. Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan

Layanan yang diberikan oleh Pos bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan agama berupa pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Selain itu posbakum pengadilan agama juga memberikan layanan berupa penyediaan informasi daftar organisasi bantuan  hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum  atau organisasi  bantuan  hukum  atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

3. Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan

Pemberi layanan di Pos bantuan Hukum (Posbakum) adalah petugas yang memberikan layanan di Posbakum seperti advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang mana pemberian layanannya harus dilakukan melalui kerjasama kelembagaan antara pengadilan dengan lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga dimaksud berupa lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

4. Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan

Dalam memberikan layanan di Posbakum pengadilan, terdapat mekanisme yang harus dilakukan yakni:

a) Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas Posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

b) Petugas layanan Posbakum akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum sebagai dokumentasi pengadilan yang meliputi formulir permohonan, dokumen persyaratan berupa bukti tertulis ketidakmampuan secara ekonomi, kronologis perkara, dokumen hukum yang dibuat di Posbakum Pengadilan, dan pernyataan telah diberikan layanan di Posbakum Pengadilan Agama.

c) Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan agama.

d) Apabila penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum19

5. Perhitungan Biaya Layanan Posbakum Pengadilan

Pembayaran jasa layanan Posbakum Pengadilan didasarkan pada jumlah jam layanan yang digunakan oleh pemberi layanan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada Pos bantuan Hukum di PA.  Jumlah jam layanan tersebut didukung dengan bukti daftar hadir. Adapun pembayaran jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi layanan hukum dalam posbakum.

6. Mekanisme Pengawasan

Dalam pelaksanaanya, layanan posbakum mendapat pengawasan dari pengadilan agama dengan mekanisme PA/MS dan lembaga penyedia petugas jasa hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan sekurang- kurangnya dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. Selain itu dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PA/MA dan lembaga penyedia petugas jasa hukum dapat berkoordinasi  dengan  para  pemangku  kepentingan  di  tingkat  provinsi  atau kabupaten/kota.

7. Analisis Mekanisme Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Perma No.1 tahun 2014 Dan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 terdapat enam mekanisme pelaksanaan layanan posbakum. Keenam mekanisme tersebut yaitu mekanisme syarat penerima layanan, jenis layanan, syarat pemberi layanan, mekanisme pemberian layanan, perhitungan biaya layanan dan mekanisme pengawasan layanan posbakum pegadilan.

Dari keenam mekanisme layanan posbakum tersebut, penulis mencoba mengklasifikasikannya menjadi empat kategori dalam bentuk pertanyaan sehingga diharapkan keempat pertanyaan tersebut dalam memperjelas maksud dari aturan mekanisme layanan posbakum di pengadilan. Empat kategori tersebut berkaitan dengan pertanyaan siapa objek yang bisa menerima layanan, siapa subjek yang memberikan layanan, jenis layanan apa saja yang disediakan dan bagaimana mekanisme pengawasan layanan posbakum pengadilan. terutama posbakum di pengadilan agama.

Objek layanan Posbakum diperuntukkan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)20 atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial21 atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin22  atau juga surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat23. Disertakannya dokumen yang menerangkan seserang terdaftar sebagai penduduk miskin agar layanan posbakum tepat sasaran.

Terkait layanan posbakum pengadilan, ternyata tidak hanya berupa pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukumyang dibutuhkan. Namun Posbakum pengadilan juga memberikan layanan berupa 

penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini berarti apabila penerima layanan posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum.24  Selain itu, layanan lain dari posbakum pengadilan adalah apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan agama.

Subjek layanan posbakum pengadilan dilakukan oleh orang-orang yang benar- benar memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Pemberi layanan di Posbakum adalah petugas yang memberikan layanan di Posbakum seperti advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah. Pemberian layanan tersebut harus dilakukan melalui kerjasama kelembagaan antara pengadilan dengan lembaga-lembaga. Lembaga- lembaga dimaksud berupa lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

Berkaitan dengan mekanisme pengawasan, layanan posbakum pengadilan, khususnya pengadilan agama mendapat pengawasan dari pengadilan agama dengan mekanisme PA/MS dan lembaga penyedia petugas jasa hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. Selain itu dalam melaksanakan pelayanan posbakum secara optimal dan terpadu, PA/MS dan lembaga penyedia petugas jasa hukum dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan posbakum selalu dipastikan oleh pengawas (dalam hal ini pengadilan) agar semua yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berita Terbaru

Berita PA. Blora

TV Peradilan

Aplikasi Pendukung

pengaduan simari komdanas sipp direktori putusan 
SIKEP ABS Badilag LPSE JDIH Perpustakaan

Selamat Datang

Drs. H. Ayip MH

Drs. H. Ayip, M.H.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-B Blora

Selamat datang di website kami, semoga website ini dapat mendukung untuk tercapainya modernisasi pengadilan di Indonesia.

Aplikasi Sianida

sianida

Informasi Publik Online

e ppid

 

  • 13062090hukum_acara_perdata_4.jpg
  • 13062114seputar_persidangan_5.jpg
  • 13062173seputar_persidangan.jpg
  • 13062181hukum_acara_pidana_4.jpg
  • 13062195seputar_persidangan_2.jpg
  • 13062222hukum_acara_perdata_2.jpg
  • 13062279standar_minimum.jpg
  • 13062324hukum_acara_perdata_5.jpg
  • 13062328jika_suami_tak_mau_ikrar_talak.jpg
  • 13062343proses_penceraian_dipengadilan_1.jpg
  • 13062418hukum_acara_pidana_5.jpg
  • 13062445hukum_acara_pidana_1.jpg
  • 13062468proses_penceraian_dipengadilan_2.jpg
  • 13062514hukum_acara_pidana_2.jpg
  • 13062518proses_penceraian_dipengadilan_3.jpg
  • 13062527seputar_persidangan_3.jpg
  • 13062527sms_cabul.jpg
  • 13062582seputar_persidangan_4.jpg
  • 13062588penyitaan_dalam_hukum_perdata_3.jpg
  • 13062643suami_meninggalkan_keluarga_tanpa_kabar.jpg

PPID Online

ppid

Tabayun Online

Agenda Pimpinan

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Laporan Reformasi Birokrasi

Cover Laporan RB 2019

Jam Kerja & Pelayanan

Link Terkait

MA

Badilag

Badilum

PTASemarang

 

SIPP MA-RI

ACO (Access CCTV Online)

2021 01 ACO

Jumlah Pengunjung

1255146
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
246
1515
10525
10607
32867
1153019
1255146

Your IP: 3.239.236.140
2021-01-23 05:08

e court