Hak-Hak Pencari Keadilan

Hak-Hak Para Pencari Keadilan

Hak Hak Pokok Pencari Keadilan

Menurut SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c sebagai berikut:

1.	Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
2	Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
3	Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
4	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan
5	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
6	Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim
7	Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia
8	Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri
9	Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
10	Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan
11	Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalamhal terdakwa ditahan
12	Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang
13	Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum
14	Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15	Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya
16	Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
17	Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan
18	Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya
19	Berhak segera menerima atau menolak putusan
20	Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat
21	Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang
22	Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang
23	Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP