Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

A. Pedoman Pengelolaan Administrasi

1.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144 KMA SK I 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026 KMA SK II 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

B. Pedoman Pengelolaan Personil Pegawai

1.	Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2.	Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
4.	Keputusan Ketua MA No. 071 KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
5.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008
6.	Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
7.	Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
9.	Keputusan Sekretaris MARI No 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
10.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
11.	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
12.	Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

C. Pedoman Pengelolaan Keuangan

1.	Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.	Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4.	Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5.	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
6.	Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
9.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
10.	Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

D. Pedoman Pengelolaan Organisasi

1.	Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama
3.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
5.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

E. Pedoman Pengelolaan Perencanaan

1.	PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
2.	Surat Edaran SEKMA Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran
3.	UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

F. Pedoman Pengelolaan TI

1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)
4.	Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

G. Pedoman Pengelolaan Pelaporan

1.	Pedoman Perlakuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI
2.	PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
3.	PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222 /PMK.05/2016 TENDA ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 177 /PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN.LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

H. Pedoman Pengelolaan Umum

1.	KMK 385 th 2016_Modul Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran BMN
2.	PMK 57 Tahun 2016_Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
3.	PMK 69 Tahun 2016_Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan LKPP
4.	PMK 76 Tahun 2019_tentang Perubahan kedua PMK Nomor 246 th 2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN
5.	PMK 83 Tahun 2016_Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan BMN
6.	PMK 111 Tahun 2016_Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
7.	PMK 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN
8.	PMK 153 Tahun 2021_Perencanaan Kebutuhan BMN
9.	PMK 165 Tahun 2021_Perubahan atas PMK 111 th 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
10.	PMK 171 tahun 2021_Pelaksanaan Sistem SAKTI
11.	PMK 181 Tahun 2016_Penatausahaan BMN
12.	PMK 219 tahun 2013_Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
13.	PMK 224 Tahun 2016_Perubahan atas PMK 219 th 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
14.	PMK 225 Tahun 2016_Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
15.	PMK Nomor 29 Tahun 2010_Penggolongan Dan Kodefikasi BMN
16.	PMK Nomor 87 Tahun 2016_tentang Perubahan PMK Nomor 246 th 2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN
17.	PP 71_lampiran SAP
18.	PP Nomor 27 Tahun 2014_Pengelolaan BMN BMD
19.	PP Nomor 28 Tahun 2020_Perubahan PP 27 th 2014 ttg Pengelolaan BMN BMD
20.	PP71_Standar Akuntansi Pemerintahan
21.	UU 1 - 2004 - Perbendaharaan Negara
22.	UU Nomor 17 Tahun 2003_Keuangan Negara